Hutan Kemasyarakatan : "Hutan Lestari, Manusiawi walaupun Melupakan Efisiensi"

Hutan Kemasyarakatan atau sistem pengelolaan dengan melibatkan masyarakat sekitarnya populer dalam rangka program "hutan untuk kesejahteraan rakyat" seperti yang tertulis pada Uang Pecahan Logam Rp.1.000,- pada tahun 1990-an yang bergambar Simbol Ekosistem "Gunungan".



 

Hutan Harus Ada Untuk Mendukung Kehidupan 

Cow's Skidding (menyarad log jati, Cepu 2011)

Seramnya Hutan Lebat dengan segala makhluk hidup di dalamnya dalam pewayangan sering diucapkan oleh Ki Dalang "alas gung liwang liwung janmo moro janmo mati". Lantunan "suluk" Ki Dhalang masih bisa dirasakan semasa hutan belum terjamah. Pepohonan masih lebat dan cukup luas. Namun, di zaman modern ini tidak ada lagi kawasan hutan yang tidak dapat dijamah. Bahkan dengan hutan dengan kekayaan alam berupa kayu yang bernilai ekonomi tinggi, justru manusia telah menerobos ganasnya alam hutan dengan mesin gergaji, tractor, excavator, trailer truck dan alat berat lainnnya.






Tractor's skidding (menyarad log diameter 90 cm 
panjang 20 m tdk mungkin menggunakan sapi)   

Sejak dibukanya Investasi Modal Asing tahun 1970, alas gung liwang-liwung telah dan sedang dirubah oleh manusia menjadi uang, mampu menggerakkan ekonomi masyarakat, daerah setempat dan Negara. Hutan yang semula dirasakan angker banyak syetan, binatang liar dengan pohon-pohon besar nan horor menakutkan, telah ditaklukkan oleh para cruiser, hutan mulai kehilangan jati diri. Hutan lebat berubah menjadi lapangan semak belukar (hutan sekunder). Diakui bahwa secara finansial, devisa dari hasil hutan telah menduduki ranking kedua setelah minyak dan gas selama dua dekade tahun 1970 hingga 1990. Hanya beberapa unit perusahaan saja yang bersikukuh dapat mempertahankan kelestariannya melalui pendekatan "lestari produksi, lestari sosial dan lestari lingkungan".

Kebijakan Pemerintah dalam mengantisipasi degradasi (penurunan kualitas) hutan sudah berjibun tidak terhitung lagi bentuk dan jenis peraturan baik yang bersifat teknis bagi pelaksana di lapangan maupun yang bersifat kebijakan pengaturan bagi para Penguasa Daerah. Hutan harus tetap ada. Agar hutan tetap ada maka harus diatur dan dikelola.  Diakui atau tidak, bencana banjir dan tanah longsor akhir-akhir ini adalah karena biomassa sumberdaya hutan sudah menurun. Fasilitas infrastruktur rusak dan sia-sia tidak berfungsi akibat rusaknya sumberdaya hutan.

Upaya Pendekatan Sosial

Pemanfaatan Lahan sblm panen dg penanaman
Jagung oleh masyarakyat setempat  

Dalam pengelolaan hutan upaya pendekatan sosial untuk melestarikan keberadaan sumberdaya hutan disebut hutan kemasyarakatan atau Social Forestry.  Bagi pengelola hutan di Kalimantan, Sumatera dan Papua bentuk pengelolaan semacam ini masih terbatas pada keterlibatan masyarakat sebagai karyawan dalam operasional perusahaan yang padat modal. Sedangkan keterlibatan dalam pengelolaan kelestarian hutan secara mandiri masih sangat terbatas pada Koperasi transportasi angkutan rakit, pemungutan hasil hutan ikutan.





Loading Secara Manual, Peluang Kerja Nyata



Hutan kemasyarakatan pada Hutan Jati di  P. Jawa telah sangat maju dan terbukti mendukung upaya minimalisasi degradasi hutan. Keterlibatan masyarakat dalam pelestarian keberadaan hutan sangat menyeluruh mulai dari penyiapan tenaga kerja pemeliharaan tanaman yang terhimpun magersaren, tumpangsari pemanfaatan lahan pra penebangan, penebangan, koperasi sarad & transport angkutan kayu gelondongan dari lokasi tebang ke Tempat Pengumpulan Kayu (TPK). Sifat pengelolaan hutan ini bercirikan : tradisional, murah meriah, terkoordinasikan, berpeluang kerja dan usaha relatif merata bisa dilakukan siapapun "labour oriented", bertipikal saling berinteraksi langsung antara hutan dan masyarakat (ada hutan ada rizki).



Loading Kayu Diameter Besar Perlu Alat Berat





Terlepas dari tipikal tersebut diatas secara keuangan pola pengelolaan ini tidak tepat bagi pengelolaan hutan yang masih memiliki potensi sumberdaya hutan (kayu) cukup tinggi karena sangat tidak efisien. Bisa dibayangkan, perlu tenaga kerja berapa ratus bahkan ribuan orang untuk mengangkat kayu gelondongan berdiameter 60 - 100 Cm panjang 25 M dari lokasi penebangan sampai di TPK. Pada prinsipnya pengelolaan hutan Padat Modal  harus menggunakan alat berat yang cukup, memanfaatkan tenaga profesional dalam permesinan, konstruksi jalan, mobilitas dan perencanaan yang tangguh untuk mengejar efisiensi pengelolaan hutan secara keseluruhan.  Kelestarian hutan dalam tipikal pola pengelolaan hutan ini sangat ditentukan oleh "commitment" penyelenggara manajemen.  Tingkat dan ukuran keberhasilan kelestarian pengelolaan hutan perlu difasilitasi dengan kebijakan tingkat makro berupa sertifikasi oleh Lembaga yang terakreditasi oleh Lembaga yg diakui  internasional dan manifestasi (pengejawantahan) pengaturan operasional di tingkat operasional lapangan.     



Hutan Bekas Tebangan thn 1990 Kembali Seperti
Semula Setelah 20 thn Tidak Terganggu Perambahan



Bilamana anda ingin melihat lebih jauh fasilitas kebijakan dalam upaya kelestarian hutan secara rinci bisa diakses melalui Guideline Forest Management Certification FSC atau Produk Peraturan Kementerian Kehutanan di www dot dephut dot go dot id.

Sekail lagi, komitmen manajemen, profesionalitas Tim dan kesunguhan adalah kunci keberhasilan. Kekhilafan dan kesalahan pasti terjadi dalam memperjuangkan keberadaan sertifikasi mulai dari hal yang sepele hingga yang sulit bahkan yang berakibat fatal sekalipun, namun semuanya menjadi pelajaran dalam menempuh keberhasilan lebih lanjut.   

Doa dari hutan belantara, Mei 2011